Banyumas ‘Merdeka’ dengan BlankOn

Jakarta – Banyumas memasuki babak baru dalam dunia teknologi informasi. Sebagai pusat kota bekas Karesidenan Banyumas, Purwokerto juga menjadi barometer kreativitas anak bangsa, tak terkecuali dunia software.

Pemanfaatan komputer di daerah Banyumas telah merambah dunia perdesaan. Semua kantor desa menggunakan komputer untuk dukungan kerja administrasi dan layanan publik. 

Umumnya, warga menggunakan personal komputer dan komputer jinjing. Namun, sebagian besar komputer masih diperlakukan sebagai pengganti mesin ketik (kantoran) dan penyimpan data.

Agar piranti keras komputer bekerja dengan baik diperlukan sistem operasi (OS) dan program aplikasi. Program aplikasi dibutuhkan untuk melakukan kerja komputansi, seperti pengolah kata, gambar, suara, video, maupun menjalankan perhitungan.

Di banyak negara, pembelian software biasanya dilakukan secara terpisah dengan piranti keras. Namun, sebagian besar pengguna komputer di Indonesia membelinya secara bersamaan, baik software bersifat legal maupun ilegal.

Setali tiga uang dengan pengguna komputer di Indonesia, sebagian besar pengguna komputer di Banyumas menggunakan software ilegal. Pada 2005, Business Software Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) memasukkan Indonesia dalam daftar hitam negara pembajak ranking dua di dunia.

Presentasi pembajakan di Indonesia sangat mencengangkan, pada 2004 (87%), 2005 (87%), 2006 (85%), 2007 (84%), 2008 (85%), dan 2009 (86%). Jadi, dari 100 orang pengguna komputer di Indonesianya ada 86 pengguna menggunakan sofware bajakan.

Modus operandi pembajakan bisa sangat beragam, mulai dari perorangan, pengecer, maupun toko komputer. Modus pertama, pembajakan dilakukan oleh pengguna akhir perusahaan (corporate end user piracy).

Modus kedua, pembajakan dilakukan oleh pedagang secara eceran (retail piracy). Modus ketiga, pembajakan dilaukan oleh toko komputer yang mengisi produk komputernya dengan software bajakan (hard disk loading piracy).

Apakah Indonesia tidak ada piranti hukum untuk mengatasi praktik pembajakan? Jauh sebelum BSA dan IDC merilis laporan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada undang-undang itu disebutkan jika seseorang atau perusahaan terbukti melakukan tindak pembajakan, maka perusahaan yang bersangkutan dan
manajemen senior perusahaan tersebut dapat dihukum maksimal tujuh tahun dan denda sebesar 5 milyar rupiah.

Tingginya angka pembajakan disumbang oleh tiga sebab utama. Pertama, ketidaktahuan pengguna. Sebagian besar pengguna komputer akan bereaksi keras bila dituduh sebagai pencuri.

Sebagian besar pengguna komputer tidak tahu software yang dipakainya ilegal sehingga mereka dianggap melakukan tindak pencurian yang berakibat pidana.

Mereka membayar lembaga jasa atau toko komputer Ro 100-200 ribu untuk mendapatkan software lengkap, mulai kantoran, multimedia player, hingga pengolah grafis.

Pada 2007, saat marak terjadi razia software di warung internet, toko komputer, dan pengguna akhir mengaku tidak tahu software yang digunakannya ilegal.

Kedua, kemampuan daya beli masyarakat pada software berbayar (propietary) sangat rendah. Harga software bisa melebihi harga hardware. Misalnya, harga komputer jinjing sekitar Rp 4 juta. Untuk mendapatkan sistem operasi propietary butuh Rp 1-2 juta, aplikasi kantoran butuh Rp 3,5 juta, pemutar musik dan video butuh Rp 300-500 ribu, aplikasi antivirus Rp 500 ribu, dan pengolah grafis butuh Rp 7-9 juta. Alhasil, jatuhnya pun sangat mahal.

Untuk sekadar mendapatkan paket komputer untuk keperluan kantoran dan hiburan, warga bisa mengeluarkan dana sekitar Rp 8-10 juta rupiah. Angka itu sulit dijangkau oleh pengguna komputer umum. Dalam situasi kinerja penegakan hukum relatif rendah, maka praktik pembajakan seringkali menjadi pilihan utama.

Ketiga, tidak ada kemauan politik untuk beralih ke software sumber terbuka (open source software atau OSS). Sebenarnya pada 30 Juni 2004, ada lima kementerian yang mendeklarasikan gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS), yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Namun, gerakan itu sepertinya terlihat lambat, jalan di tempat, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran. Tanpa mengecilkan usaha sejumlah kalangan dalam menyukseskan IGOS, gerakan itu sulit dilakukan karena di kalangan pelopornya sendiri melakukan pengkhianatan.

Masih ada proyek teknologi informasi (TI) yang mengabaikan kemungkinan migrasi OSS. Konyolnya, proyek tersebut mengharuskan perusahaan pelaksananya menggunakan software berbayar. Penggunaan OSS tidak diperbolehkan meskipun fungsinya tidak istimewa, seperti database server biasa. Ironisnya, kasus itu terjadi di Kominfo, kementerian yang dikenal paling gencar mempelopori IGOS.

Hal itu menyebabkan publik meragukan itikad atau kemauan politik (political will) pemerintah untuk memutus ketergantungan pada software berbayar. Untuk urusan konsistensi politik, Indonesia perlu mencontoh Brazil.

Pemerintah Brazil tidak akan lagi memboroskan jutaan dolar hanya untuk membayar lisensi piranti lunak. Mereka menerapkan OSS untuk semua kantor pemerintah, bahkan setiap tahun ada penghargaan bagi kantor pemerintah yang berprestasi dalam menerapkan OSS.

Akhirnya, penerapan OSS menjadi pilihan strategi tata layanan pemerintah, membangun pondasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada 17 Agustus 2012, langkah maju ditunjukkan oleh para pegiat TI dan masyarakat perdesaan di Banyumas dengan meluncurkan sistem operasi komputer BlankOn Banyumas.

BlankOn Banyumas dikembangkan dalam platform OSS sehingga dikerjakan secara gotong-royong, mulai dari praktisi IT, mahasiswa, siswa, pemerintah desa, dan warga desa. BlankOn Banyumas mempertimbangkan ragam hardware di Indonesia sangat beragam, dari spesifikasi tinggi hingga rendah (biasa disebut: jangkrik).

Sistem operasi komputer ini juga menggunakan dukungan antarmuka pengguna (user interface) bahasa Banyumas.

Kemunculan BlankOn Banyumas seharusnya menjadi tonggak kebangkitan TI di Banyumas. BlankOn Banyumas menjadi pelopor lokalisasi teknologi komputer
dengan citarasa lokal melalui bahasa dan grafis pada desain antarmuka
(interface) komputer.

Sistem operasi ini telah diterapkan di 23 desa anggota Gerakan Desa Membangun (GDM) di Kabupaten Banyumas. Ada dua desa, Desa Melung (Kedungbanteng) dan Desa Dermaji (Lumbir), yang menyatakan diri sebagai meja bantuan (helpdesk) bagi desa lain yang akan menggunakan BlankOn Banyumas.

Situasi itu menyadarkan publik bahwa kemandirian teknologi bukan hal yang mustahil. Bila desa dengan sumber daya terbatas mampu menerapkan OSS, seharusnya pemerintah supradesa (kecamatan, dinas, kabupaten) bisa lebih cepat menyerap inisiatif ini menjadi Banyumas Goes Open Source.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s